Skip to main content
Pokja 6 & 8 ZI & RB Kembali Melakukan Rapat Evaluasi Yang Ke-II

Pokja 6 & 8 ZI & RB Kanwil Kemenag Sulbar Kembali Melakukan Rapat Evaluasi Yang Ke-II

Mamuju (Humas Kanwil) - Kanwil Kemenag Sulbar Melalui Pokja 6 & 8 Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi WBK-WBBM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kembali Melakukan rapat Evaluasi yang ke-II.

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Kasubbag Umum dan Humas dihadiri ketua pembangunan Reformasi Birokrasi H.Syamsul. S.Ag., M.Pd., koordinator Pokja Pembimas Budha Ts Hariyanto, S.Ag., sekretaris pembangunan RB Muhammad  Abidin beserta pendamping dari Subbag Ortala dan KUB Hajrah dan Aisya serta Ketua Pokja, sekretaris dan anggota Pokja 6 dan 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ZI dan RB,  dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Senin 10 Agustus 2020.

Pokja 6 & 8 ZI & RB Kembali Melakukan Rapat Evaluasi Yang Ke-II

Kegiatan diawali oleh koordinator Pokja oleh Ts Hariyanto sebagai pengantar dimulainya Rapat, selanjutnya Ketua Pokja ZI WBK-WBBM H. M Sahlan, menyampaikan laporan dan perkembangan progres kerja tim pelayanan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota yang telah disesuaikan dengan tusinya, " bagaimana proses pembuatan standar pelayanan sebagai data dukung yang disusun sesuai dengan memenuhi unsur-unsur yaitu persyaratan, mekanisme prosedur, jangka waktu, biaya dan produk layanan " urai mantan Kasubag Inmas.

Dalam arahannya, Ketua pembangunan Reformasi Birokrasi Kanwil Kemenag Sulbar H. Syamsul, menyampaikan bahwa ada beberapa point-point penting yang harus diperhatikan yaitu berkaitan dengan review pelayanan publik, perlu diperhatikan fokus yang terkait layanan yg kita lakukan di masing-masing bidang, 

"Saya harapkan pemberian layanan di masing-masing bidang ditingkatkan, agar kita dapat melihat jenis pelayanan yang ada, apakah masih kurang agar ke depan bisa memberi masukan dan melakukan perbaikan," tutur mantan Kabid Madrasah dan Ka.kankemenag Polman ini.

Lebih lanjut ia menegaskan kepada Tim Pokja sebagai pelaku pemberi layanan kepada masyarakat agar betul-betul memberi kejelasan informasi untuk produk-produk layanan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat bisa memahami dan ini sebagai ukuran untuk dilaksanakan evaluasi terhadap pengaduan dan kepuasan atas layanan tersebut. " tutup H. Syamsul penuh Asa.

(Arf)